Masalah Calon presiden di Pemilu 2024, Beberapa Ketua DPD PDIP Nantikan Sikap Megawati
Beberapa Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) menampik dipengaruhi rumor capres-cawapres yang hendak digotong di Pemilu 2024 kedepan. Mereka masih tetap konsentrasi dengan penempatan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk lakukan koalisi partai.
Hal tersebut tersingkap langsung oleh beberapa Ketua DPD PDIP yang ikuti Rapat Koordinir Pra Rapat Kerja Nasional (Rapat koordinasi Prakernas) di Gedung Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, semenjak Sabtu 30 Oktober sampai Minggu (31/10/2021).
Ketua DPD PDIP Propinsi Aceh, Muslahuddin Daud, menjelaskan Rapat koordinasi Pra Rapat kerja nasional ini jadi penting sebagai sisi dari penyiapan pemenangan pemilu dan Pemilihan presiden 2024. Rapat koordinasi ini lakukan penilaian dan pengokohan kembali pada koalisi pengurusan baik di susunan, tubuh dan sayap partai di wilayah.
"Pasti di Rapat kerja nasional kelak semakin lebih melengkapi kembali diulas taktik ke arah kemenangan. Dan kemudian sudah pasti turunan rapat kerja nasional akan diterapkan pada tingkat bawah sampai anak ranting," kata Muslahuddin, Minggu (31/10/2021).
Sementara, masalah rumor capres-cawapres di Pemilu 2024, Muslahuddin memperjelas, semua kader PDIP di Aceh tegak lempeng jika keputusan itu sebagai hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Yang perlu pekerjaan kita ialah persiapkan susunan dan gerak pemenangan. Sebagai petugas partai, kami sudah siap melakukan perintah supaya di atas lapangan kami sudah siap melakukan pemenangan," tutur Muslahuddin.
Sementara, Ketua DPD PDIP Nusa Judi Slot Tenggara Barat (NTB) Rachmat Hidayat menjelaskan, perhatian intinya sekarang ini ialah melakukan instruksi dan perintah DPP PDIP supaya mengonsolidasikan semua kemampuan susunan dan kader. Masalah capres-cawapres, faksinya mengetahui jika itu ialah rumor yang menyengaja digaungkan faksi tertentu untuk mengusik koalisi PDIP.
"Tetapi kami yakinkan kami tidak terusik rumor capres-cawapres. PDI Perjuangan biasa hadapi yang begitu-begitu. Yang lebih keras saja dapat kami temui. Contoh 27 Juli kami temui. Jika usaha diadu domba dengan rumor calon presiden itu biasa. Mereka ingin kacaukan kami karena kami besar," urai Rachmat.
"Kami di NTB konsentrasi dan tidak cepat-cepat masalah capres-cawapres. Itu hak prerogatif ketua umum," tegas Rachmat.
Suara Ketua DPD PDIP Yang lain
Selanjutnya, Ketua DPD PDIP Sulawesi Selatan Andi Ridwan Wittiri memperjelas, jika Rapat koordinasi Pra Rapat kerja nasional ini ialah murni koalisi susunan dan lapangan. Masalah capres-cawapres, Andi pastikan Sulsel masih tetap tegak lempeng memberikan keputusan pada tangan Ketua Umum Megawati sama sesuai instruksi konferensi.
"Dan untuk kami, sama sesuai pengalaman-pengalaman awalnya, jika susunan dan lapangan siap, siapa saja capres-cawapresnya, kami berusaha dengan penuh kepercayaan untuk menang . Maka itu argumennya kami tegak lempeng jalankan perintah ketua umum lakukan koalisi terutamanya lewat pengajaran politik dan kaderisasi," kata Wittiri.
Disamping itu, Ketua DPD PDIP Jawa Barat (Jawa barat) Ono Surono mengutarakan, faksinya akan selekasnya melakukan safari politik ke Jawa barat sisi Selatan. Ini untuk perkuat terus koalisi pemenangan di situ.
Ono mengutamakan, untuk kader PDIP Jawa barat masalah capres-cawapres tidak lebih bernilai daripada koalisi susunan, mesin kepartaian, dan koordinasi rakyat. Karena, beberapa hal yang disebutkan yang lebih penting untuk dilaksanakan.
Ono menambah, seluruh pihak harus pahami jargon 'Jas Merah' alias jangan sekalipun lupakan riwayat. Hingga, PDIP akan belajar pengalaman dari.
Ia juga bercerita pengalaman saat qroses pemilihan presiden 2014 di mana Ketua Umum Megawati putuskan Joko Widodo sebagai calon Presiden di 6 bulan saat sebelum penyeleksian. Tidak seperti sekarang ini di mana beberapa faksi usaha 'memaksa' partainya cepat-cepat memutuskan calon.
"Dan kami yakinkan, sukarelawan di Jawa barat cuman akan dibuat sesudah keputusan capres-cawapres diambil oleh ibu Ketua umum," tegas Ono.
Kesolidan Kader
Sementara, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, jika semua pengakuan itu menunjukkan kesolidan semua kader dan susunan partainya di pusat atau wilayah. Ini seperti pesan Ketua umum Megawati jika jaga keyakinan rakyat ialah hal khusus.
Hal itu bukan dilaksanakan dengan pencitraan figur semata-mata. Tetapi, melalui kerja kerja koalisi dan koordinasi rakyat langsung dalam kehidupan setiap hari.
"Itu kunci kemenangan kita di 2024," terang Hasto Kristiyanto.
0 Komentar